 |
| Aksi Mahasiswa di Indonesia. Gambar: diperoleh dari poskota.co.id |
Sebagai seseorang yang gemar berbagi lewat tulisan, akhir-akhir ini aku sering merenungkan fenomena yang cukup menyayat hati. Kita pasti sering melihat di berita tentang aksi demonstrasi mahasiswa atau buruh yang awalnya bergelora demi membela hak rakyat, namun berakhir antiklimaks.
Ironisnya, beberapa kasus justru mengungkap fakta pahit: oknum koordinator aksinya kedapatan menerima suap dari oknum pejabat atau aparat. Aku ngak akan sebutkan beritanya yang mana aja, sudah banyak bertebaran di internet kok, teman-teman bisa cari sendiri ya.
Ketika "penyambung lidah rakyat" justru tersumbat oleh lembaran rupiah, di sinilah integritas dan jati diri gerakan tersebut runtuh seketika.
Aku sendiri pernah menjadi mahasiswa dan ikut berbagai aksi dengan segala maksud dan tujuan mengikuti dinamika sosial dan politik di negeri ini. Menggunakan jas almamater kebanggaan, bermodalkan suara lantang, dan bermandikan keringat, semua aku jalani bersama teman-teman kampus tanpa ada embel-embel apapun. Semua murni dilakukan atas hati nurani demi perbaikan kondisi di negeri ini. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!
Memahami Esensi Demonstrasi: Evaluasi, Bukan Transaksi
Sebelum lebih jauh, kita pahami dulu, demonstrasi pada hakikatnya adalah instrumen demokrasi yang sah dan konstitusional. Tujuan utama dari aksi turun ke jalan adalah memberikan kritik konstruktif, bahan evaluasi, serta masukan konkret bagi rezim atau pemerintah yang sedang berkuasa. Melalui aksi ini, kebijakan yang dirasa mencekik rakyat kecil bisa ditinjau ulang demi perbaikan bangsa ke depan.
Namun, apa jadinya jika jembatan aspirasi ini justru dijadikan komoditas politik oleh oknum tertentu?
Ketika oknum mahasiswa atau aktivis buruh berkompromi di bawah meja, esensi gerakan otomatis bergeser dari perjuangan moral menjadi transaksi material. Tindakan mencederai kepercayaan publik ini tidak hanya merugikan kelompok yang mereka wakili, tetapi juga melegitimasi stigma negatif bahwa "semua aksi bisa dibeli." Ini yang bahaya.
Jati Diri Mahasiswa: Mengembalikan Khitah Agent of Change
Awal kuliah, aku belum tahu tentang peran-peran mahasiswa, ternyata luar biasa banget. Coba mari kita segarkan kembali ingatan kita tentang peran mahasiswa yang sering kita gaungkan di ruang-ruang kuliah. Mahasiswa bukan sekadar penonton dalam panggung sosial-politik, melainkan entitas yang menyandang gelar berat sebagai agen perubahan (agent of change) dan pengontrol sosial (social control).
Kalimat tersebut bukan sekadar jargon, melainkan tanggung jawab nyata yang membedakan mahasiswa dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebagai social control, mahasiswa bertindak sebagai "alarm" ketika kebijakan pemerintah mulai melenceng dari kepentingan publik. Sementara sebagai agent of change, mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga membawa alternatif solusi ilmiah untuk memperbaiki keadaan sosial.
Mengapa Independensi Itu Mutlak?
Menjaga Objektivitas Perjuangan: Tanpa adanya intervensi finansial dari pihak penguasa maupun aparat, tuntutan yang dibawa akan tetap murni demi kemaslahatan publik.
Mempertahankan Nilai Tawar Moral: Kekuatan terbesar mahasiswa terletak pada moralitasnya; sekali moral itu terbeli, habis sudah daya tawar kalian di hadapan pembuat kebijakan.
Secara akademis, gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap berdiri di garis netral. Menjaga independensi bukan berarti bersikap apatis, melainkan berani bersuara lantang secara objektif, baik untuk mengapresiasi kinerja pemerintah yang benar maupun mengkritik yang keliru.
Baca Juga: Kuliah vs Organisasi: Harus Pilih Salah Satu atau Bisa Borong Keduanya?
Menangkal Pragmatisme: Solusi Preventif dalam Gerakan Sosial
Lalu, bagaimana kita bisa membentengi gerakan ini agar tidak mudah disusupi oleh kepentingan pragmatis? Menurutku, ada beberapa langkah solutif yang bisa diterapkan oleh organisasi mahasiswa maupun serikat buruh saat ini.
1. Transparansi dan Kolektif-Kolegial
Keputusan terkait arah gerakan dan diplomasi tidak boleh bertumpu pada satu atau dua orang koordinator saja. Terapkan sistem kepemimpinan kolektif-kolegial dan transparansi logistik aksi agar celah negosiasi sepihak oleh oknum bisa ditutup rapat.
2. Penguatan Ideologi dan Etika Gerakan
Sebelum terjun ke lapangan, edukasi mengenai kode etik gerakan dan pemahaman ideologi perjuangan harus matang. Mahasiswa perlu menyadari bahwa jaket almamater yang mereka kenakan membawa beban sejarah yang besar, bukan sekadar atribut musiman.
3. Fokus pada Tujuan
Penting juga bagi mahasiswa untuk fokus pada tujuan aksinya, agar tidak mudah terdikstraksi oleh kepentingan pragmatis apapun baik di kanan-kiri, di depan-belakang, agar aksinya berjalan lancar dan semangatnya tidak luntur di tengah jalan. Selain itu, mahasiswa perlu memiliki pemikiran yang kritis dan substantif dalam menyampaikan kritikan maupun pendapat baik di lapangan maupun di media sosial, bukan sekadar ikut-ikutan tren yang berujung blunder.
Baca Juga: Cara Menjadi Mahasiswa Kritis yang Substantif di Era Digital 2026
Tetap Lurus pada Misi dan Perjuangan
Menjadi idealis di tengah dunia yang pragmatis memang tidak mudah, namun itulah ujian mendasar bagi seorang intelektual muda. Kritik kita kepada pemerintah harus tetap berjalan sebagai bahan evaluasi yang sehat demi perbaikan sistem bernegara.
Baca Juga:
Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu sepakat bahwa transparansi internal adalah kunci utama menjaga kesucian gerakan moral ini? Yuk, tuliskan diskusimu di kolom komentar!
Komentar
Posting Komentar